Polemik Pajak Hiburan 40 Persen, PHRI Bali Ingatkan Thailand Saingan Berat

Ilustrasi Spa

Badung – Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengingatkan pemerintah agar berhati-hati mengambil kebijakan pajak hiburan yang belakangan menjadi polemik. Menurutnya, kenaikan 40-75 persen terlalu tinggi dan berdampak terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia, khususnya Bali.
Ia lantas membandingkan pajak hiburan di Thailand yang justru turun ke 5 persen. Ia khawatir, Indonesia akan kalah bersaing dengan Negeri Gajah Putih atau menguntungkan negara kompetitor lainnya.

“Mereka (Thailand) justru menurunkan pajaknya menjadi 5 persen. Ini mereka ingin lebih banyak turis datang ke Thailand,” jelas Rai saat ditemui di kawasan Berawa, Kuta Utara, Badung, Bali, Senin (15/1/2024).

Rai menyebut pariwisata Bali perlahan mulai pulih setelah dihantam pandemi COVID-19. Pada 2023, jumlah turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai 5,3 juta orang alias melewati target 4,5 juta wisatawan. Adapun target turis asing pada 2024 mencapai 6 juta kunjungan.

“Ini persaingan lagi ketat ya. Destinasi bukan hanya Bali, banyak sekali di dunia,” tegas Rai yang juga Ketua PHRI Kabupaten Badung ini.

Dia berpendapat pungutan pajak hotel dan restoran sudah cukup untuk mendongkrak pendapatan ketimbang menaikkan pajak di sektor hiburan. Menurutnya, tingkat kunjungan dan kebutuhan turis tidak seberapa untuk sektor hiburan.

“Misalnya kalau orang ke Bali seminggu, paling juga ke spa satu kali ya. Tapi mereka tinggal lebih dari satu minggu (di hotel) itu yang harusnya kita bandingkan. Ini bukan saat yang tepat untuk menaikkan pajak,” kata dia.

Sebelumnya, para pelaku usaha spa di Bali mengajukan permohonan pengujian materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam waktu dekat, pelaku usaha hiburan malam juga berencana menyusul.

Baca juga:
Pengusaha Spa Protes Kena Pajak Hiburan 40%, Ini Kata Airlangga
Menurut Rai, pelaku usaha sementara menunda bayar sebesar 40 persen yang berlaku sejak 1 Januari 2024, khususnya di Bali. Mereka beralasan menunggu hasil dari judicial review dan sementara tetap akan membayar pajak sesuai besaran di tahun sebelumnya, antara 12,5 persen atau 15 persen di daerah masing-masing.

“Jadi kenapa kami menunda? Sekarang ini lagi baru fase penguatan ekonomi. Tiba-tiba ada tax seperti ini sampai 40 persen. Contohnya ini kalau kita punya usaha spa. Begitu pasang tarif 500 ribu kemudian ada pajak lagi 40 persen, tamu sudah balik, sudah nggak akan mau dia,” sentilnya.

Baca artikel detikbali, “Polemik Pajak Hiburan 40 Persen, PHRI Bali Ingatkan Thailand Saingan Berat”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*